Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspiabri Sumowigeno mengatakan, pers Indonesia dapat mendorong proses demokratisasi di Malaysia.
"Sikap Pemerintah Malaysia terhadap pers Indonesia itu telah membuka identitas sesungguhnya dari rezim anti-demokrasi yang berkuasa di sana," kata kata Guspiabri, kepada ANTARA, di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan, komentar Pemerintah Malaysia bahwa pers Indonesia telah memperkeruh suasana dan suka mencari sensasi dalam ketegangan baru kedua negara, sangatlah disayangkan.
Menurut dia, sebagai pilar demokrasi, pers Indonesia dapat menyuarakan apapun yang dirasakan publik.
Sikap Pemerintah Malaysia tersebut adalah cerminan khas tipologi rezim yang tak terbiasa dengan perbedaan pendapat dan melakukan kontrol ketat kepada informasi.
"Ini mungkin yang menyebabkan pemerintah Malaysia jengkel pada pers Indonesia," jelasnya.
Dikatakannya, siaran TV dan radio di daerah perbatasan dapat dinikmati juga oleh publik Malaysia yang dapat ikut mendorong peningkatan tuntutan akan demokratisasi di negara itu
Ia khawatir jangan-jangan sikap provokatif Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia adalah salah satu mekanisme survival rezim itu.
Seperti diketahui, meski sukses secara ekonomi, posisi rezim itu di dalam negeri cenderung rentan oleh berbagai gerakan oposisi politik, kecemburuan etnis dan ketegangan rasial.
Menurut Guspi hal itu untuk memobilisi dukungan pada pemerintah dan mengalihkan perhatian publik Malaysia terhadap berbagai tindak korupsi.
Ketegangan dengan Indonesia, lanjutnya, juga efektif untuk membangun sentimen nasionalisme dan membentuk solidaritas nasional secara "instan" dan meredam masalah-masalah etnik serta rasial yang tak mudah diselesaikan dengan cara lain.
"Malaysia yang plural memiliki masyarakat yang praktis tersekat-sekat dan tak seperti Indonesia, belum teruji mampu mempertahankan integritas nasionalnya dalam suasana politik demokratis," katanya.
Ia mengatakan, selama Malaysia dikuasai rezim anti-demokrasi, ganggguan-gangguan kepada Indonesia akan terus terjadi. Karena itu, mendemokratisasi Malaysia perlu menjadi tujuandari politik luar negeri Indonesia.
Dalam koteks itu, pers nasional dapat didorong berperan, antara lain, dengan terus memberitakan aneka penyimpangan standar demokrasi oleh Pemerintah Malaysia terhadap rakyatnya sendiri.
Dikatakannya, Indonesia juga dapat mengijinkan beroperasinya radio/TV di Malaysia.
Untuk itu, kata dia, radio/TV itu mengkampanyekan Malaysia yang bebas dan demokratis yang bersiaran dari wilayah Indonesia dan ditujukan pada publik Malaysia.
Sumber : Yahoo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar