SURABAYA(SI) – Mulusnya langkah Panitia Khusus (Pansus) Lapindo membuat kader Partai Golkar yang ada di DPRD Jatim meradang.
Mereka menilai kerja Pansus hanya akan mengulang proses penyidikan yang pernah dilakukan anggota DPRD Jatim periode 2004–2009. Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu menuturkan, DPRD Jatim pada periode 2004–2009 sudah pernah melakukan mediasi yang sama seperti yang akan dikerjakan Pansus Lapindo. Karena itu, keberadaan Pansus hanya bersifat mengulang kerja yang dulunya pernah dilakukan.” Kami pun sudah menghasilkan rekomendasi ketika melakukan mediasi tentang korban Lapindo. Jadi, kerjanya juga sama dan tidak ada yang baru lagi,”ujar Sabron kemarin.Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) itu melanjutkan, arsip tentang rekomendasi penyidikan yang dilakukan DPRD era sebelumnya juga masih ada. Wilayah kerja yang akan digarap juga sama sehingga hanya buangbuang waktu kalau Pansus dibentuk baru. ”Bahkan,waktu itu dari DPRD Jatim langsung dipimpin Pak Fathorrasjid (Ketua DPRD Jatim 2004–2009),”ungkapnya. Ketua Komisi A DPRD Jatim itu menjelaskan pula,sampai hari ini semua kader Golkar yang ada di DPRD Jatim memang belum ada satu pun yang menandatangani dukungan Pansus Lapindo. Kendati begitu, dia menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari DPP Partai Golkar terkait penolakan dukungan ke Pansus.
Semua sikap yang menolak itu murni atas inisiatif pribadi.Kader Golkar juga tidak mau terjebak dalam Pansus yang kerjanya hanya mengulang sebuah kejadian. ”Toh semua penyidikan tentang efek sosial, infrastruktur, dan dampak lainnya memang dulu sudah dilakukan,”tegasnya. Inisiator Pansus Lapindo Mahdi mengatakan, tidak mau terpengaruh terhadap sikap kader Partai Golkar yang tidak meneken dukungan sama sekali dalam Pansus. Apalagi, dari 10 fraksi di DPRD Jatim, sebanyak sembilan fraksi sudah resmi meneken dukungan. Dengan jumlah itu, keterlibatan Golkar tidak berpengaruh. Inisiator Pansus juga menghargai sikap yang diambil oleh Golkar dengan tidak memberikan dukungan.
Namun, dia melihat persoalan Lapindo sudah mencapai titik yang membahayakan bagi masyarakat. Karena itu,keberadaan Pansus diharapkan mampu memberikan peluang baru bagi korban Lapindo. ”Ini adalah tugas kemanusiaan, jangan sampai bantuan itu terlambat diberikan pada korban Lapindo,”ungkapnya. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim itu melanjutkan,ada beberapa solusi alternatif yang perlu dikawal dengan keberadaan Pansus. Salah satunya persoalan jalan alternatif serta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Adanya berbagai kejadian baru seperti amblesnya maupun keluarnya semburan gas di berbagai pemukiman warga dulu tidak terjadi.
Karena itu,pada saat ada penyidikan yang dilakukan anggota dewan terdahulu,persoalan yang dihadapi berbeda dengan sekarang. ”Derita yang ditanggung masyarakat korban Lapindo sudah berat. Kami perlu membantu mereka dengan jalannya Pansus,” imbuhnya. Sekedar informasi, dukungan para anggota dewan pada Pansus Lapindo terus berdatangan. Setidaknya sudah 55 orang yang menyatakan dukungan secara resmi.Hasil itu tentu memudahkan inisiator untuk lolos dalam paripurna.
Bahkan, dengan adanya dukungan 55 anggota dewan,Pansus Lapindo bisa dipastikan lolos dalam paripurna. Pasalnya, jumlah anggota dewan di DPRD Jatim ada 100 orang.
Sumber : Sindo
Mereka menilai kerja Pansus hanya akan mengulang proses penyidikan yang pernah dilakukan anggota DPRD Jatim periode 2004–2009. Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu menuturkan, DPRD Jatim pada periode 2004–2009 sudah pernah melakukan mediasi yang sama seperti yang akan dikerjakan Pansus Lapindo. Karena itu, keberadaan Pansus hanya bersifat mengulang kerja yang dulunya pernah dilakukan.” Kami pun sudah menghasilkan rekomendasi ketika melakukan mediasi tentang korban Lapindo. Jadi, kerjanya juga sama dan tidak ada yang baru lagi,”ujar Sabron kemarin.Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) itu melanjutkan, arsip tentang rekomendasi penyidikan yang dilakukan DPRD era sebelumnya juga masih ada. Wilayah kerja yang akan digarap juga sama sehingga hanya buangbuang waktu kalau Pansus dibentuk baru. ”Bahkan,waktu itu dari DPRD Jatim langsung dipimpin Pak Fathorrasjid (Ketua DPRD Jatim 2004–2009),”ungkapnya. Ketua Komisi A DPRD Jatim itu menjelaskan pula,sampai hari ini semua kader Golkar yang ada di DPRD Jatim memang belum ada satu pun yang menandatangani dukungan Pansus Lapindo. Kendati begitu, dia menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari DPP Partai Golkar terkait penolakan dukungan ke Pansus.
Semua sikap yang menolak itu murni atas inisiatif pribadi.Kader Golkar juga tidak mau terjebak dalam Pansus yang kerjanya hanya mengulang sebuah kejadian. ”Toh semua penyidikan tentang efek sosial, infrastruktur, dan dampak lainnya memang dulu sudah dilakukan,”tegasnya. Inisiator Pansus Lapindo Mahdi mengatakan, tidak mau terpengaruh terhadap sikap kader Partai Golkar yang tidak meneken dukungan sama sekali dalam Pansus. Apalagi, dari 10 fraksi di DPRD Jatim, sebanyak sembilan fraksi sudah resmi meneken dukungan. Dengan jumlah itu, keterlibatan Golkar tidak berpengaruh. Inisiator Pansus juga menghargai sikap yang diambil oleh Golkar dengan tidak memberikan dukungan.
Namun, dia melihat persoalan Lapindo sudah mencapai titik yang membahayakan bagi masyarakat. Karena itu,keberadaan Pansus diharapkan mampu memberikan peluang baru bagi korban Lapindo. ”Ini adalah tugas kemanusiaan, jangan sampai bantuan itu terlambat diberikan pada korban Lapindo,”ungkapnya. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim itu melanjutkan,ada beberapa solusi alternatif yang perlu dikawal dengan keberadaan Pansus. Salah satunya persoalan jalan alternatif serta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Adanya berbagai kejadian baru seperti amblesnya maupun keluarnya semburan gas di berbagai pemukiman warga dulu tidak terjadi.
Karena itu,pada saat ada penyidikan yang dilakukan anggota dewan terdahulu,persoalan yang dihadapi berbeda dengan sekarang. ”Derita yang ditanggung masyarakat korban Lapindo sudah berat. Kami perlu membantu mereka dengan jalannya Pansus,” imbuhnya. Sekedar informasi, dukungan para anggota dewan pada Pansus Lapindo terus berdatangan. Setidaknya sudah 55 orang yang menyatakan dukungan secara resmi.Hasil itu tentu memudahkan inisiator untuk lolos dalam paripurna.
Bahkan, dengan adanya dukungan 55 anggota dewan,Pansus Lapindo bisa dipastikan lolos dalam paripurna. Pasalnya, jumlah anggota dewan di DPRD Jatim ada 100 orang.
Sumber : Sindo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar