Penurunan tanah Jakarta 18-26 cm per tahun. Makin tinggi di Jakarta Utara.
Ibukota Jakarta diprediksi tenggelam pada 2030. Perkiraan ini bisa terjadi apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak segera mengantisipasi. Pasalnya saat ini hampir 50 persen wilayah Jakarta rawan amblas.
Menurut Direktur Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI, Ubaidillah, berdasarkan penelitian yang dilakukan ITB Bandung, terbukti dari laju penurunan tanah Jakarta yang meningkat drastis dari 0,8 cm per tahun pada kurun 1982 - 1992 menjadi 18-26 cm per tahun pada 2008, terutama di daerah Jakarta Utara.
Menurut dia, kondisi alam di ibukota telah mencapai titik kronis, penyebab utamanya lantaran minimnya daerah resapan. Dari data yang dimiliki Wahli, setiap tahunnya Jakarta defisit air tanah sebanyak 66,6 juta meter kubik setiap tahunnya. Dari air hujan sebanyak 2 miliar meter kubik setiap tahunnya mengguyur Jakarta yang terserap hanya 36 persen, sedangkan sisanya terbuang ke selokan dan sungai. “Ini harus segera diantisipasi jika tidak ingin kota Jakarta ambruk total,” katanya saat dihubungi VIVAnews.com, Sabtu 18 September 2010.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pantauan Walhi beberapa wilayah yang terancam ambrol di antaranya Jalan RE Martadinata, Tanjung Priok, Pademangan, Ancol, Kp. Bandan, Jalan Lodan, dan Pasar Ikan Penjaringan di Jakarta Utara. Di Jakarta Pusat: Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, dan sepanjang jalan protokol Jenderal Sudirman-MH Thamrin. Jakarta Timur: Kawasan Industri Pulogadung dan Jalan Raya Bogor. Di Jakarta Barat: Jalan Daan Mogot, Cengkareng, dan Kamal Muara.
Sedangkan di Jakarta Selatan, kondisi tanah masih relatif terjaga. Namun tidak terututup kemungkinan 2-3 tahun ke depan akan rawan amblas, mengingat tingginya tingkat penduduk dan terus bertambahnya pemukiman.
Ubaidillah menjelaskan, penggunaan air tanah yang berlebih dan berdampak buruk pada kondisi tanah, yang harus diperhatikan pemerintah lagi ialah proyek-proyek bangunan yang pendiriannya tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Bangunan itu, misalnya pusat-pusat perbelanjaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, Ery Basworo, mengatakan daerah rawan amblas kebanyakan terdapat pada jalan yang langsung bersinggungan dengan sungai. Namun, kata Ery, kondisi jalan akan tetap aman jika penurapan untuk membendung abrasi dilakukan secara baik.
Terkait kondisi jalan ibukota, Ery mengaku akan melakukan koordinasi dengan Sudin PU di setiap wilayah untuk melakukan inspeksi terhadap jalan yang ada. Mengingat banyak jalan DKI yang bersinggungan dengan sungai utama yang penurapannya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
Sebelumnya, Gubernur DKI, Fauzi Bowo, meminta Kementerian Pekerjaan Umum, untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap amblasnya jalan tersebut. Investigasi ini, kata Foke, meliputi konstruksi dan kekuatan lapisan tanah di bawah jalan yang menjadi pondasinya.
“Investigasi jangan hanya dilakukan pada jalan yang ambrol sepajang 7 meter tapi harus secara keseluruhan pajang jalan ini yang mencapai 103 meter,” katanya.
Sumber : Vivanews
Menurut Direktur Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI, Ubaidillah, berdasarkan penelitian yang dilakukan ITB Bandung, terbukti dari laju penurunan tanah Jakarta yang meningkat drastis dari 0,8 cm per tahun pada kurun 1982 - 1992 menjadi 18-26 cm per tahun pada 2008, terutama di daerah Jakarta Utara.
Menurut dia, kondisi alam di ibukota telah mencapai titik kronis, penyebab utamanya lantaran minimnya daerah resapan. Dari data yang dimiliki Wahli, setiap tahunnya Jakarta defisit air tanah sebanyak 66,6 juta meter kubik setiap tahunnya. Dari air hujan sebanyak 2 miliar meter kubik setiap tahunnya mengguyur Jakarta yang terserap hanya 36 persen, sedangkan sisanya terbuang ke selokan dan sungai. “Ini harus segera diantisipasi jika tidak ingin kota Jakarta ambruk total,” katanya saat dihubungi VIVAnews.com, Sabtu 18 September 2010.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pantauan Walhi beberapa wilayah yang terancam ambrol di antaranya Jalan RE Martadinata, Tanjung Priok, Pademangan, Ancol, Kp. Bandan, Jalan Lodan, dan Pasar Ikan Penjaringan di Jakarta Utara. Di Jakarta Pusat: Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, dan sepanjang jalan protokol Jenderal Sudirman-MH Thamrin. Jakarta Timur: Kawasan Industri Pulogadung dan Jalan Raya Bogor. Di Jakarta Barat: Jalan Daan Mogot, Cengkareng, dan Kamal Muara.
Sedangkan di Jakarta Selatan, kondisi tanah masih relatif terjaga. Namun tidak terututup kemungkinan 2-3 tahun ke depan akan rawan amblas, mengingat tingginya tingkat penduduk dan terus bertambahnya pemukiman.
Ubaidillah menjelaskan, penggunaan air tanah yang berlebih dan berdampak buruk pada kondisi tanah, yang harus diperhatikan pemerintah lagi ialah proyek-proyek bangunan yang pendiriannya tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Bangunan itu, misalnya pusat-pusat perbelanjaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, Ery Basworo, mengatakan daerah rawan amblas kebanyakan terdapat pada jalan yang langsung bersinggungan dengan sungai. Namun, kata Ery, kondisi jalan akan tetap aman jika penurapan untuk membendung abrasi dilakukan secara baik.
Terkait kondisi jalan ibukota, Ery mengaku akan melakukan koordinasi dengan Sudin PU di setiap wilayah untuk melakukan inspeksi terhadap jalan yang ada. Mengingat banyak jalan DKI yang bersinggungan dengan sungai utama yang penurapannya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
Sebelumnya, Gubernur DKI, Fauzi Bowo, meminta Kementerian Pekerjaan Umum, untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap amblasnya jalan tersebut. Investigasi ini, kata Foke, meliputi konstruksi dan kekuatan lapisan tanah di bawah jalan yang menjadi pondasinya.
“Investigasi jangan hanya dilakukan pada jalan yang ambrol sepajang 7 meter tapi harus secara keseluruhan pajang jalan ini yang mencapai 103 meter,” katanya.
Sumber : Vivanews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar